HUKUM PERDATA
SKRIPSI
1. HAK OPSI DALAM PENYELESAIAN HUKUM WARIS DI
PENGADILAN NEGERI (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN)
2.
DOKUMEN
ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA
3. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA
PEREMPUAN YANG BEKERJA DI MALAM HARI (STUDI KASUS TENAGA KERJA Q-CLUB SLEMAN
YOGYAKARTA)
4. PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PEMBERI WARALABA DALAM HAL KETERLAMBATAN PEMBAYARAN
FEE OLEH PENERIMA WARALABA PADA PERJANJIAN WARALABA DI LEMBAGA PENDIDIKAN
PRIMAGAMA YOGYAKARTA
5. TANGGUNG JAWAB DOKTER DALAM HAL TERJADINYA
MALPRAKTIK DI RSUD TARAKAN
6. PELAKSANAAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
MENURUT HUKUM ADAT DAN UU NO. 1 TH. 1974 DI KABUPATEN MAGELANG
7. PELAKSANAAN PERKAWINAN SASAK MENURUT HUKUM
ADAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DI NUSA TENGGARA BARAT
8. PELAKSANAAN PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM
ADAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DI JATIROGO TUBAN JAWA TIMUR.
9. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN DI
BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DI KOTAMADYA
YOGYAKARTA
10. SENGKETA PEMELIHARAAN ANAK DI BAWAH UMUR
SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN DAN PENYELESAIANNYA PADA PENGADILAN AGAMA DI DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
11. AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP ANAK DAN
HARTA BERSAMA BAGI YANG BERAGAMA ISLAM
SETELAH DIBERLAKUKANNYA UU NO. 1 TH. 1974 DI KOTA YOGYAKARTA
12. TINJAUAN YURIDIS TENTANG GUGATAN BIAYA
PEMELIHARAAN ANAK SETELAH PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
13. KEKUASAN ORANG TUA DAN PERWALIAN DALAM
PRAKTEK PENGADILAN SETELAH DIBERLAKUKANNYA UU NO. 1 TH. 1974 DI KABUPATEN
SLEMAN
14. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PEDESAAN
PADA BANK DESA DI KELURAHAN WONOSARI KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
15. PELAKSANAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA ASING
PADA BEBERAPA PERUSAHAAN DI YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN
1958
16. PENYELESAIAN WANPRESTASI DI PASAR MODAL
DALAM SISTEM JATS MENURUT UU NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL
17.
PELAKSANAAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA MELALUI JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PADA PT. REFI CHEMICAL INDUSTRY YOGYAKARTA
18.
PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM
MEMINJAM UANG DENGAN JAMINAN BENDA BERGERAK DI PERUM PEGADAIAN KABUPATEN
GUNUNGKIDUL
TESIS PERDATA/DAGANG
19.
TINJAUAN
YURIDIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENURUT UU NO. 2 TH. 2004
20. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SEBAGAI
KONSUMEN JASA PELAYANAN KESEHATAN
21. PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH
(STUDI KASUS DI KOTA MAKASSAR)
22. AKIBAT HUKUM BERAKHIRNYA KAWIN KONTRAK
TERHADAP KEDUDUKAN ISTERI, ANAK DAN HARTA KEKAYAAN
23. PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM FORMAT
BISNIS FRANCHISE (WARALABA) DI KOTA MAKASSAR
24. PEMBIAYAAN PADA UKM MELALUI MODAL VENTURA
OLEH PT. SARANA KALTIM VENTURA
25. ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN BELI SEWA PADA
PT BOSOWA BERLIAN MOTOR DI KOTA MANOKWARI
26. ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PT.
POS INDONESIA (PERSERO) TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI PADA PENGGUNA
27. JASA LEMBAGA PEMBIAYAAN SEBAGAI PENUNJANG
PEMASARAN KENDARAAN BERMOTOR
28. PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR TERHADAP
WANPRESTASI REKSADANA BNI DANA BERBUNGA MENURUT UU NO. 8 TH. 1995 TENTANG PASAR
MODAL
29. TANGGUNG JAWAB BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN TERHADAP KONSUMEN OBAT TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT
(BKO)
30. PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI JALUR
NEGOSIASI PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DI
KOTA PAREPARE
31.
PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP PATEN ASING MENURUT UU NO. 14 TH. 2001 TENTANG PATEN
32.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK
CIPTA DI BIDANG PROGRAM KOMPUTER DI INDONESIA
33.
PENJAMINAN KREDIT MACET USAHA
KECIL DAN MENENGAH OLEH LEMBAGA PENJAMIN KREDIT
34.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UANG TUNAI DI BANK OLEH PERUSAHAAN ASURANSI
35.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK
CIPTA DI BIDANG PROGRAM KOMPUTER DI INDONESIA
36.
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT
DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI BANK ARTHA GRAHA CABANG DENPASAR BALI
37. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PATEN ASING YANG DIDAFTARKAN
DI INDONESIA
38.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEMBAJAKAN PERANGKAT LUNAK KOMPUTER DI INDONESIA (STUDI KASUS GUGATAN MS
CORP. TERHADAP PT PANCA PUTRA KOMPUTINDO)
39.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG
PENERAPAN BIAYA PATEN SEBAGAI SYARAT PERLINDUNGAN PATEN DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP PENDAFTARAN PATEN DI INDONESIA (STUDI KHUSUS DI WILAYAH DAERAH
ISTIMEWA JOGJAKARTA)
40.
UPAYA PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PEMEGANG PATEN DI INDONESIA
41.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG
PEMBERIAN HAK PATEN SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENEMU DI BIDANG TEKNOLOGI
DI INDONESIA
42.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
LISENSI HAK CIPTA DI BIDANG MUSIK DAN LAGU DI INDONESIA
43.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG
PERJANJIAN LISENSI DI BIDANG PROGRAM KOMPUTER MENURUT UU NO. 19 TH. 2002
TESIS
KENOTARIATAN
44. PERANAN KODE ETIK PROFESI DALAM PEMULIAAN
JABATAN NOTARIS
45. TUGAS DAN
TANGGUNG JAWAB NOTARIS MENURUT UU NO. 30 TH. 2004
TESIS HTN
46. FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERTIBAN PENAMBANGAN EMAS DI DAERAH
ALIRAN SUNGAI KAPUAS DAN SUNGAI MELAWI KABUPATEN SINTANG
47.
KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH KOTA
PONTIANAK DALAM
PENATAAN RUANG
KOTA PONTIANAK
YANG BERORIENTASI
WATERFRONT CITY
48.
PERANAN DPRD DALAM MEMBAHAS DAN
MENINDAKLANJUTI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA KENDARI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
TESIS HUKUM
ADMINISTRASI NEGARA
49. PELAKSANAAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
STRUKTURAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SLEMAN
50.
PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE
PADA PEMERINTAH PROVINSI DIY
51.
TINJAUAN YURIDIS PENAGIHAN
PAJAK DENGAN SURAT PAKSA PADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK YOGYAKARTA SATU
52.
RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN
2003 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
HUKUM
PIDANA
SKRIPSI PIDANA
1.
Penegakan
Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi dan Proses Pembuktiannya
2.
Tinjauan
Yuridis Pembinaan terhadap Narapidana Pelaku Kejahatan
Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta.
3.
Kajian
Disparitas Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian.
4.
Penegakan
Hukum Pidana di Bidang Kesehatan melalui Pelaksanaan Informed Consent.
5.
Implementasi
Penanganan Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan UU No. 15/2003 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
6.
Tinjauan
Yuridis Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Penyelesaiannya di Kelurahan Oesapa
Nusa Tenggara Barat
7.
Penggunaan
Sistem Pembuktian Terbalik dalam Praktek Pemberantasan Tipikor di Wil Hk PN
Jakarta Selatan.
8. Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Oleh
Kepolisian Dalam Penyelidikan Perkara Pidana.
TESIS PIDANA
9. Problematika Tindak Pidana Aborsi (Suatu Tinjauan Normatif)
10. PENEGAKAN HUKUM
DALAM TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA TERORISME DI KOTA MANADO
11.
Penyimpangan
Hukum Acara Pidana Khusus yang Berhubungan dengan Tipikor.
12.
Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Dan Proses Pembuktiannya Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
13.
Tinjauan
Yuridis Perlindungan Anak Terhadap Visualisasi Oleh Media Televisi Mengenai
Anak Yang Terpaksa Melakukan Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2002 Tentang Penyiaran.
14.
Kode Sumber (Source Code)
Website Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia (Studi Kasus Website Anshar.Net)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar